Pemerintah Kecamatan Pasirpenyu Gelar Forum Konsultasi Publik, Bahas Standar Pelayanan Berbasis Zona Integritas
AIRMOLEK, HUNTERNEWS.COM – Pemerintah Kecamatan Pasirpenyu, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Provinsi Riau, menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Kecamatan Pasirpenyu, Rabu (11/11/2026), sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di Gedung Buana Sakti Airmolek.
Kegiatan tersebut dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan serta PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Camat Pasirpenyu, Herdi Setiawan, S.T., M.Si., dalam pemaparannya menjelaskan bahwa penyusunan standar pelayanan merupakan bagian dari komitmen Kecamatan Pasirpenyu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui pembangunan Zona Integritas.
Menurutnya, Zona Integritas bukan sekadar slogan atau formalitas perubahan, melainkan harus diwujudkan melalui perubahan pola pikir dan dimulai dari diri sendiri, kemudian diterapkan secara konsisten dalam seluruh aspek pelayanan kepada masyarakat.
“Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus konsisten memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat,” ungkap Herdi.
Sementara itu, Asisten III Administrasi Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Riswidiantoro, yang hadir mewakili Bupati Inhu, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menyusun dan menyepakati standar pelayanan yang jelas, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menyampaikan bahwa prosedur dan urutan pelayanan harus distandarisasi, termasuk penetapan jangka waktu penyelesaian setiap jenis pelayanan sehingga masyarakat mengetahui secara pasti kapan urusannya dapat diselesaikan.
Selain itu, informasi mengenai tarif pelayanan juga harus dibuat secara transparan. Apabila pelayanan tersebut tidak dipungut biaya, maka harus dinyatakan dengan jelas sebagai bentuk pencegahan terhadap praktik pungutan liar (pungli).
Riswidiantoro juga menyoroti pentingnya menyediakan ruang pengaduan dan nomor kontak pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Dengan demikian, setiap persoalan maupun keluhan pelayanan dapat segera ditindaklanjuti sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih luas.
“Semua ini nantinya harus disepakati bersama. Masyarakat juga harus mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan dalam memperoleh pelayanan,” tegasnya.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, diharapkan lahir kesepakatan bersama antara pemerintah kecamatan dan para pemangku kepentingan dalam mewujudkan standar pelayanan yang transparan, akuntabel, bebas pungli, serta memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi langkah nyata Kecamatan Pasirpenyu dalam memperkuat komitmen pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Diakhir acara Camat Pasirpenyu Herdi Setiawan bersama unsur Forkopimcam dan jajaran pemerintah saat pembahasan serta penandatanganan Rancangan Standar Pelayanan Kecamatan Pasirpenyu dalam Forum Konsultasi Publik. (Liputan Candra Liem)